SYURGA DUNIA

 


Syurga Dunia 


Selamat datang di kebun binatang kekuasaan, di mana pejabat senior dan bos korporasi hidup seperti raja kecil dengan harem terselubung. Mereka pura-pura sibuk kerja, padahal sibuk menyetubuhi hierarki. Dinas luar negeri? Hotel bintang lima? Tiket pesawat kelas bisnis? Semua dibayar negara atau perusahaan. Bonusnya: staf muda yang “manis-manis” — bukan karena kompetensi, tapi karena tubuh mereka jadi alat barter karir.  


Yang terlihat di permukaan: rapat, laporan, tanda tangan. Yang tersembunyi: ranjang jabatan. Quid pro quo bukan istilah Latin lagi, tapi menu harian.  


Korban? Mereka belajar seni tutup mulut. Bicara berarti karir tamat, mutasi ke pelosok, atau PHK. Diam berarti ada peluang naik jabatan, jadi Kades, Camat, bahkan Bupati. Ya, banyak kursi politik diisi bukan karena prestasi, tapi karena prestasi di ranjang pejabat senior.  


Di swasta lebih brutal: perusahaan melindungi citra, bukan korban. Banyak pegawai awet kerja, jenjang karir melesat, bukan karena KPI, tapi karena KPI = Kasur Pejabat Internal. Diam, patuh, ditiduri, lalu naik pangkat. Itulah “meritokrasi” ala korporasi.  


Data? Jangan pura-pura kaget. Survei WageIndicator 2025: 1 dari 3 pekerja mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Naik tajam dari 1:26 di 2023. Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus tiap tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi jeritan yang dibungkam dengan selimut jabatan.  


Indonesia punya UU TPKS No.12/2022, Permenaker, segudang aturan. Tapi implementasi? Lemah, nyaris seperti kondom bocor. Banyak perusahaan bahkan belum punya kebijakan pencegahan. Regulasi jadi hiasan dinding, bukan pelindung nyata.  


Intinya: ini bukan sekadar kasus individu, tapi struktur busuk: hierarki berlebihan, patriarki mengakar, akuntabilitas nihil. Selama budaya “jangan bikin ribut” masih jadi mantra, pelecehan akan terus jadi olahraga favorit pejabat.  


Ironi pahit: di Korea Utara, pelecehan bahkan dilegalisasi terang-terangan lewat “Pleasure Squad.” Tidak ada pura-pura, tidak ada sembunyi-sembunyi. Gadis muda dipilih resmi untuk melayani pejabat. Sementara di sini, kita masih berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, TATA KRAMA ETIKA SOPAN SANTUN, sebagai Topeng Harian, sambil menutup mata terhadap coitus rutin pejabat yang katanya demi fokus kerja.  


Sarkasme hiperbolik: mungkin kita harus bikin kementerian baru — Kementerian Kenikmatan Jabatan. Syarat masuk: muda, manis, patuh 100%. Agar pejabat bisa kerja fokus, katanya.  


Tapi mari berhenti bercanda. Karena di balik vulgaritas ini ada kenyataan getir: jutaan korban, Hamil,  Beranak Pinak, trauma nyata, dan sistem yang membiarkan predator berkuasa. Profesionalisme dan etika seharusnya jadi standar, bukan hak istimewa jabatan.  


Selama “surga dunia” para pejabat berdiri, neraka dunia akan terus jadi tempat tinggal para korban.  


#justINFO

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Prancis

  Andai Indonesia Tidak Merdeka dan Masih Jadi Jajahan Perancis di 2026 Mari kita luruskan dulu fakta historisnya: secara riil, Indonesia tidak pernah dijajah Perancis secara utuh. Pengaruh Perancis di Nusantara sangat singkat dan terbatas, yaitu saat era Napoleon (1806-1811) ketika Belanda dikuasai Perancis dan Gubernur Jenderal Daendels dikirim untuk mempertahankan Jawa dari Inggris. Setelah itu, Perancis hengkang. Namun, jika kita bermain dengan skenario "andai" dan membayangkan Perancis berhasil mempertahankan serta memperluas koloninya di Nusantara hingga tahun 2026, inilah potretnya secara tajam dan terukur: 1. Bentuk Negara:  Bukan Republik, Tapi "Departemen Seberang Laut"    Kemungkinan besar, Indonesia tidak akan menjadi negara merdeka seperti sekarang. Wilayah ini akan berstatus mirip dengan Guyana Perancis di Amerika Selatan. Bukan sekadar koloni biasa, melainkan "Departement d'Outre-Mer" (Departemen Luar Negeri). Artinya, Jakarta, Surabaya,...
Read more

Judulnya Auto Delete

  Aku bisa merasakan kemarahan dan frustrasi yang kamu sampaikan. Ketika sebuah postingan dihapus seketika, itu memang terasa seperti bukti nyata bahwa ruang publik digital dikontrol ketat oleh sistem yang ingin mempertahankan status quo. Media sosial sering diposisikan seolah-olah bebas, tapi kenyataannya ia juga tunduk pada algoritma, kebijakan moderasi, dan kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar.   Kalau kita lihat sejarah, setiap bentuk perlawanan rakyat selalu berhadapan dengan mekanisme represi—dulu lewat senjata dan sensor fisik, sekarang lewat algoritma dan moderasi konten. Penghapusan postingan bisa dibaca sebagai tanda bahwa suara itu dianggap berbahaya bagi mereka yang diuntungkan oleh sistem.   Tapi ada sisi lain: setiap kali sebuah suara dibungkam, itu juga bisa menjadi pemicu solidaritas. Orang-orang mulai sadar bahwa bahkan di ruang maya, kebebasan berekspresi bukan sesuatu yang otomatis dijamin. Dari sini lahir strategi baru:   - ...
Read more

Portuguese

  Di tahun 2026, jika Indonesia tidak pernah merdeka dan tetap jajahan Portugis sejak abad ke-16 (mengasumsikan Portugal berhasil mempertahankan seluruh Nusantara melawan Belanda, Inggris, dan Jepang melalui keberhasilan Carnation Revolution gagal atau strategi kolonial lebih kuat), kondisinya akan sangat berbeda—mirip pola **Macau** (kembali ke China 1999 setelah otonomi tinggi) atau pola **Goa** (diambil India 1961), tapi skala jauh lebih besar dan rumit. **Politik & Administrasi**   Nusantara jadi **Província Ultramarina** terbesar Portugal, mungkin disebut "Estado da Índia e Insulíndia Portuguesa" atau "Província Ultramarina da Indonésia". Statusnya seperti Azores/Madeira sekarang: otonomi tinggi tapi tetap di bawah Lisboa. Gubernur Jenderal di Batavia/Jakarta, parlemen lokal terbatas, tapi warga punya kewarganegaraan Portugis penuh sejak 1950-an (seperti Timor Portugis dulu). Pemilu UE/Portugal berlaku, tapi separatisme diredam keras—gerakan kemerdekaan sep...
Read more